BINJAI,DLHBinjaiNews (7/10/2019) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Bahasa Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemantauan  dan pendataan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Binjai mulai tanggal 7 Р8 Oktober 2019. Kunjungan tersebut salah satunya di OPD Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai yang diterima oleh Sekretaris Hj. Suriani S.Sos diwakili Kasubbag Umum dan Kepegawaian Raja Ahmad Muhajjier, Senin, 7 Oktober 2019.

Menurut Juliana S S, M.Si Pengkaji Bahasa dan Sastra salah seorang anggota Tim Pemantauan Balai Bahasa Sumut , kegiatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 30, yang menyatakan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Pasal 36 ayat 3 menyebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Selain merujuk pada landasan UU Nomor 24 Tahun 2009, pengutamaan bahasa negara juga dipertegas dengan Peraturan Daerah Sumatra Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan  Bahasa dan Sastra Daerah.

Adapun objek pendataan yang dilakukan oleh tim pemantau mencakup tulisan nama lembaga dan gedung, tulisan nama sarana umum, tulisan nama ruang pertemuan, tulisan nama produk barang/jasa, tulisan nama jabatan, tulisan penunjuk arah atau rambu umum, dan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya.

Tim Pemantau mengelilingi sekaligus mendokumentasikan tulisan nama-nama yang tertera pada seluruh ruangan dan kawasan kantor DLH Kota Binjai. (RAM-DLH)