BINJAI,DLHBinjaiNews (14/09/2020) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai diwakili Kasubbag Keuangan dan Program Lailan Syafina, SE, MAP bersama 7 OPD Kota Binjai terkait lainnya yaitu Bappeda, Dinas P3AM, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perpustakaan dan Arsip serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Binjai mengikuti Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) se- sumatera Utara secara daring aplikasi zoom yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Utara, Senin (144/09).

Adapun maksud dan tujuan acara ini adalah memberikan pemahaman tentang kabupaten/Kota Layak Anak sekaligus memperkuat dan meningkatkan komitmen Gugus Tugas dan mendorong semua sektor untuk berperan secara langsung dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di provinsi Sumatera Utara dan menyikapi situasi pandemi Covid-19 saat ini yang berdampak terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang serta hak-hak lainnya.

Rakor dibuka oleh Kepala Dinas PPPA Provsu, Hj. Nurlela, SH, MAP didampingi Ketua Gugus Tugas KLA Provsu dari Bappeda Provsu dengan peserta lebih kurang 270 orang dari OPD terkait se-sumatera utara.

Dalam arahannya, Hj. Nurlela menegaskan kembali tentang dasar dalam pembentukan KLA maupun Gugus Tugas KLA yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,khususnya pasal 1 Ayat 1 yang menerangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

“setiap anak itu wajib dijamin, dilindungi haknya, ini yang penting, oleh siapa? oleh orang tua, maka kita bercermin pada diri sendiri, kita sebagai orang dewasa merupakan bahagian dari orang tua dan keluarga ang bisa dijadikan contoh oleh masyarakat dalam melaksanakan perlindungan anak sehingga perlindungan ini akan mudah dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, ini yang harus kita bangun bersama, Ujarnya.

Ia juga mengingatkan walaupun saat ini kita sedang berhadapan dengan wabah COVID-19 yang sangat berbahaya, tapi pelaksanaan program PPPA harus tetap berjalan. Situasi ini tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk terus memberdayakan perempuan dan melindungi anak di Indonesia khususnya di provinsi sumatera utara sendiri telah mengeluarkan Protokol Kesehatan yang bisa menjadi panduan bagi masyarakat dan tenaga medis. Untuk itu pentingnya  sinergi bersama antara Dinas PPPA Provsu dan Dinas PPPA di daerah dalam pencegahan dan penanganan virus Corona, khususnya untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan pekerja, manusia lanjut usia, ibu hamil dan menyusui dan penyandang disabilitas