BINJAI,DLHBinjaiNews (26/11/2019) Dalam rangka memahami pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menggelar sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Binjai bertempat di Aula Kantor BAPPEDA Kota Binjai, Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Limau Mungkur, Binjai yang dihadiri  dinas/instansi yang membidangi lingkungan hidup, Bappeda, pelayanan terpadu satu pintu, pelaku usaha, satpol PP dan stake holder di Kota Binjai, Senin (25/11)

Dalam sosialisasi ini, Kepala DLH Provinsi Sumatera Utara diwakili Kasi Penegakan Hukum LIngkungan Hidup, Tedi Supriyatna, SH yang juga selaku narasumber didampingi tim pakar penegakan lingkungan hidup DLH Provinsi Sumut.

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kepala DLH Kota Binjai, dr. T.Amri Fadli, M.Kes diwakili Sekretaris, Hj. Suriani, S.Sos didampingi Pejabat Eselon III dan IV DLH Kota Binjai. Dalam sambutan Kepala DLH Kota Binjai yang dibacakan Sekretaris mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pelaku usaha dan masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penegakan hukum lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum lingkungan hidup untuk memastikan setiap kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak lingkungan atau merugikan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya Kasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Utara, Tedi Surpiyatna,SH menjelaskan pengawasan lingkungan hidup harus dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; Kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), atau persyaratan lingkungan yang tercantum dalam izin yang terkait.

Selain membahas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan tipologi kasus pencemaran lingkungan hidup, Tedy juga mengingatkan dan mengajak agar semua stakeholder dapat berkomitmen dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan apabila terjadi permasalahan lingkungan hidup baik yang berupa kebakaran lahan, kerusakan lingkungan hidup, dumping limbah B3, dan pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.