BINJAI, DLHBinjaiNews(01/11/2019) PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dengan Materi Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang diselenggarakan Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Binjai bertempat di Pendopo Umar Baki Jl. Veteran, Binjai. Kamis (31/10)

Kegiatan tersebut diikuti Puluhan operator PPID Pembantu dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Binjai termasuk operator PPID Pembantu dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai, Maharani.

Acara ini dibuka oleh Walikota Binjai yang diwakili oleh Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Afwan Lubis, A.Pt, M.Kes. Dalam sambutan Walikota yang dibacakan Afwan mengatakan bahwa dalam undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana salah satunya adalah informasi publik yang dikecualikan, dimana pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi, karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam undang – undang nomor 14 tahun 2008.

Dalam melakukan uji konsekuensi, walikota menghimbau kepada seluruh ppid agar berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan uu nomor 14 tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

Narasumber dalam kegiatan penguatan kapasitas PPID ini yakni Kepala Divisi Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Ramdeswati Pohan, MSP menyampaikan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, dan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul, apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.