BINJAI,DLHBinjaiNews (13/07/2020) Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa dokumen perencanaan RPJMD harus dilengkapi dengan dokumen pengendalinya yaitu KLHS agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai melalui Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dan UPTD Laboratorium mengadakan rapat awal persiapan pada Senin, 13 Juli 2020 dalam rangka penyusunan KLHS untuk diacu dalam RPJMD Tahun 2020-2024 di ruang rapat DLH Kota Binjai.

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Ir. Junaidi Tarihoran. Pada kesempatan tersebut Beliau menyampaikan bahwa proses penyusunan dan substansi dokumen KLHS harus mengacu pada Permendagri  Nomor 7 Tahun 2018. KLHS disusun sebelum RPJMD ditetapkan atau beriringan dengan penyusunan RPJMD Teknokratik. Pada tahun 2020 ini, Bapedda Kota Binjai nantinya akan menyusun Dokumen RPJMD Teknokratik dan DLH Kota Binjai menyusun KLHSnya. Kedua dokumen ini diharapkan dapat selesai sebelum pemilukada dilaksanakan. Dalam penyusunan dokumen KLHS, perlu melibatkan OPD, Forkopimda dan unsur terkait lainnya. Selain itu, penentuan Tim Penyusun KLHS RPJMD juga harus mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan.

Selain sebagai dokumen pengendali RPJMD, KLHS juga dapat diacu dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan disusunnya KLHS RPJMD ini, diharapkan kegiatan pembangunan di Kota Binjai di masa 2020-2024 dapat mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Turut serta Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Nila Kesuma Saragih, ST, M.AP, Kasubbag Tata Usaha UPTD Laboratorium, Anwar, AMD, Kasi Analisa Dampak Lingkungan Jani Marudut Sianturi, Kasi Limbah B3, SE, Puji Astuti Ren, ST, Staf Pendal dan Petugas Teknis Laboratorium DLH Kota Binjai.